BPI Sebut Polda Sumsel Akan Usut Temuan BPK pada Dinas PU di 7 Kabupaten Kota yang Dilaporkan

NASIONAL87 Dilihat

Palembang, Mik – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel menggelar aksi demonstrasi di Polda Sumsel, Jumat 14 Juni 2024.

Dalam aksinya mereka meminta agar Polda Sumsel mengusut tuntas atas temuan yang terindikasi adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atas audit yang dilakukan BPK RI. DIketahui, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa temuan di sejumlah Kabupaten Sumatera Selatan tahun 2019-2023 diduga masih banyak yang belum ditindaklanjuti dengan tuntas.

“Kami meminta Polda Sumsel untuk mengusut tuntas indikasi yang kami laporkan, diduga temuan BPK ini tidak sepenuhnya ditindaklanjuti,” kata Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel, Feriyandi.

Menurut Feri, temuan BPK jangan sampai dianggap remeh karena berkaitan dengan pengeluaran keuangan Negara. Bahkan akhir tahun 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mengawasi tindak lanjut kementerian/lembaga (KL) terkait temuan Badan Pengawas Keuangan. Instruksi itu tak lepas dari banyaknya temuan di K/L oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Oleh sebab itu kami mendesak Polda Sumsel untuk mengusut temuan BPK terhadap Dinas yang kami laporkan itu. Tadi aksi kita diterima dan akan ditindaklanjuti,” kata Feri usai melakukan aksi demosntrasi.

Diketahui, sejumlah temuan BPK yang dilaporkan ke Polda Sumsel yakni:

# Temuan Bpk Ri Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 Dan Tahun 2024 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel Yang Tidak Mengembalikan Temuan Bpk Ri Sebesar Rp.10.845.001.663,55. Kami Meminta Polda Sumsel Melalui Dirkrimsus Untuk Melakukan Penegakan Hukum Adanya Unsur Kesengajaan Tidak Mengembalikan Kerugian Negara.

# Temuan BPK RI Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 yang tidak dikembalikan Temuan BPK RI Sebesar Rp. 11.638.085.400 dan Rp.3.999.211.713 Dan Rp.3.981.263.186

# Temuan BPK RI Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 yang tidak dikembalikan Temuan BPK RI dinas PUBM TR Sumsel Sebesar 8,4m Tahun 2022 Tahun 2023 Kekurangan Volume Atas 60 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigrasi Sebesar Rp.18.851.290.610,48

# Temuan BPK RI Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 yang tidak dikembalikan Temuan BPK RI Muara Enim kekurangan Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai
kontrak belanja modal Sebesar Rp4.215.868.901,08 dan temuan tindak lanjut Tahun 2022 pemeriksaan 2023 sebesar Rp. Rp.20M jadi Total keseluruhan Rp.24,2 M.

# Temuan BPK RI Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 Yang Tidak Dikembalikan Temuan BPK RI LAHAT Kekurangan Volume Dan Spesifikasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Kontrak Belanja Modal, Irigrasi, Dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Sebesar Rp. 6.467.237.624,23. Tersisa Temuan Tahun 2022 Rp.10M

# Temuan BPK RI Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 Yang Tidak Dikembalikan Temuan BPK RI OKU TIMUR Kekurangan Volume Dan Spesifikasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai temuan 2023 Sebesar Rp.16M Dan hasil tindak lanjut Rp.28M

# Temuan BPK RI Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 Yang Tidak Dikembalikan Temuan BPK RI OKI KEKURANGAN VOLUME pekerjaan gedung dan bangunan pada
Dua SKPD Sebesar RP1.463.970.542,69 Dan Kekurangan Volume Atas 26 Paket Pekerjaan Jalan,Irigrasi, Dan Jaringan Sebesar RP5.745.501.646,43 Dan Kertidaksesuaian Kualitas 19 Paketr Pekerjaan Sebesar RP 5.682,381.060,11 Pada Dinas Pekerjaan Umum Damn Penataan Ruang. Dan Hasil Tindak Lanjut Yang Tidak Ditindaklanjuti Sebesar RP 19M.

# Temuan BPK RI Tahun 2022 Pemeriksaan Tahun 2023 Yang Tidak Dikembalikan Temuan BPK RI PAGAR ALAM Dan DPKPP dan PUPR. Sebesar RP.9.915.271.241,27 Dan Hasil Tindak Lanjut Sebesar RP 5M.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *