Dampak Buruk Akibat Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Versi BPI KPNPA RI

NASIONAL41 Dilihat

Jakarta, Mik – Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel Feri Yandi membeberkan dampak buruk dan akibat prilaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Feri, tujuan utama pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa yang baik, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, persaingan usaha yang sehat dan efisien (dan hindari pemborosan!) dalam penggunaan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa yang baik merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh sektor dan merupakan instrumen dalam membangun tata kelola yang baik dan tata pemerintahan yang baik.

Sebaliknya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan akibat penyelewengan uang negara di luar kepentingan rakyat. Selain itu juga akan menciptakan perilaku buruk yang mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena didasari dengan penyuapan, bukan karena kualitas dan bermanfaat.

Untuk sektor swasta, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berdampak pada ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan iklim kompetisi usaha yang tidak sehat. Hal ini akan berdampak pada tingginya harga pasaran karena banyak perusahaan kompetitor yang gulung tikar akibat tidak mampu membayar suap. Berikut merupakan aspek yang dikenali sebagai dampak praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah.

  1. Dampak Finansial

Dampak Finansial dapat terdiri atas:

  1. Pengeluaran tidak penting dengan biaya mahal untuk pembelanjaan, investasi, jasa, atau pendapatan negara menjadi rendah karena tidak diperlukannya surat izin, perizinan, konsensi, dan sebagainya.
  2. Sub perincian kualitas penyediaan atau pekerjaan tidak sesuai dengan harga yang dibayar.
  3. Pembebanan kewajiban keuangan kepada pemerintah atas pembelanjaan atau penanaman modal yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat yanp secara ekonomi biasanya bernilai sangat besar.
  4. Pembebanan atas biaya perbaikan awal kepada pemerintah yang kerap diikuti dengan berbagai alasan biaya perawatan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan TI Republik Ceko pada tahun 2005 di tingkat nasional dan kotas memperkirakan kebocoran dana publik akibat dikorupsi setiap tahunnya sebesar 32.4 milliar CZK (lebih dari 1.1 milliar EURO).”
  1. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dapat terdiri atas beban kepada pemerintah untuk biaya pelaksanaan, perawatan, dan peminjaman utang untuk investasi atau pembelanjaan, yang tidak digunakan secara benar demi kepentingan ekonomi Negara. Lebih jauh, dampak ekonomi dapat terjadi apabila tingkat penanaman modal terus berkurang sebagai akibat tingginya angka korupsi yang dapat mengancam para penyelenggara bisnis, sehingga kelak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

  1. Dampak Lingkungan

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan damp buruk bagi lingkungan. Karena proyek-proyek yang dikerjakan —biasanya tidak mengikuti standardisasi lingkungan negara tersebut (atau internasional). Akiba dari penolakan mengikuti standardisasi tersebut akan berdampak kerusaka parah pada lingkungan dalam jangka panjang dan tentunya berimplikasi pad tingginya risiko masalah kesehatan.

  1. Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia

Risiko kerusakan dapat terjadi pada kesehatan dan keselamatan manusia sebagai akibat kualitas lingkungan yang buruk, penanaman modal yang anti lingkungan atau ketidakmampuan memenuhi standardisasi kesehatan dan lingkungan. Korupsi akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, yang dapat berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan risiko korban.

  1. Dampak pada Inovasi

Korupsi membuat kurangnya kompetisi yang akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada hasil korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan korupsi untuk tidak merasa harus menanamkan.

  1. Erosi Budaya

Ketika orang menyadari bahwa tidak jujurnya pejabat publik dan pelaku bisnis, serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi, akan menyebabkan masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya dan membentuk kepribadian masyarakat yang tamak. Hal serupa juga terjadi pada pelaku bisnis yang akan menyadari bahwa menawarkan harga dan kualitas yang kompetitif saja, tak akan cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender.

  1. Menurunnya Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah

Ketika orang menyadari bahwa pelaku korupsi di lingkungan pemerintahan tidak dijatuhi hukuman, mereka akan menilai bahwa pemerintah tak dapat dipercaya. Kemudian secara moral, masyarakat seakan mendapat pembenaran atas tindakannya mencurangi pemerintah karena dianggap tidak melanggar nilai nilai kemanusiaan.

  1. Kerugian Bagi Perusahaan yang Jujur

Jika peserta tender yang melakukan korupsi tidak mendapat hukuman, hal ini akan menyebabkan peserta yang jujur akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan melakukan bisnisnya. Meski sesungguhnya hasil pekerjaannya jauh lebih baik dibanding perusahaan korup yang mengandalkan korupsi untuk mendapatkan tender dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipastikan buruk.

  1. Ancaman Serius Bagi Perkembangan Ekonomi

Jika pemerintah mentolelir korupsi dalam belanja barang dan jasa serta investasi, dan dasar pemilihan investasi yang tidak dilandasi pada perkembangan perekonomian —tetapi lebih karena suapmaka cepat atau lambat negara tidak mampu membiayai investasinya sendiri.

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengundang investor asing dengan iming-iming berbagai fasilitas kemudahan. Kebijakan ini tentu akan melumpuhkan perkembangan ekonomi domestik dan masyarakat miskin akan menjadi korban.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *