BPI Minta Kejati Sumsel Tegur Kejari yang Tidak Menindaklajuti Laporan

NASIONAL53 Dilihat

Palembang, Mik – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia DPW Sumsel meminta Kejaksaan Agung RI mengevaluasi Kajari dan Kasi di Sumsel yang tidak mengungkap perkara korupsi.

“Kejaksaan agung dan Kajati Sumsel untuk segera mengevaluasi  Kejari dan kasi pidsus yang tidak bisa mengkap perkara korupsi,” ujar Feri ketua BPI Sumsel.

Menurut Feri, Kejari yang diduga minim produk yakni, Kejari Ogan Ilir, Kejari Oku, Kejari OKI, Kejari Muara Enim, Kejari Pagar Alam, Kejari Lubuk Linggau, Kejari Lahat Kejari Banyuasin, Kejari Musi Banyuasin dan Kejari OKU Timur.

“Kami meminta Kejari-Kejari itu perlu disoroti dan di evaluasi. Banyak laporan yang lambat dan diduga minim produk,” tambahnya.

Meski demikian, Feri membeberkan bahwa Kasi Dik dan As Pidsus Kejati Sumsel merupakan orang yang berpengalaman dan memang pekerja keras.

“Banyak kasus yang telah diungkapnya demi menyelematkan keuangan negara. Berdasarkan pengamatan kami dari BPI tentu Kasi Dik Kejati Sumsel sangat berpengalaman dan banyaj prestasi. Kami ketahui selama ini telah ada 21 kasus penyidikan yang telah berjalan,” ujarnya.

Oleh sebab itu Feri meminta Kajati Sumsel agar lebih teliti membedakan mana yang benar-benar bekerja atau hanya sebatas cari nama saja.

“Yang menjadi sorotan kami yakni Kasi Intel yang ada di sejumlah Kejari di Sumsel. Kami ambil contoh pada Kejari Palembang, mestinya di Kota Palembang tentu harus mendeteksi sedini mungkin agar tidak terjadi kerugian negara,” tukasnya.

Sebelumya diketahuim saat itu Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dalam kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur meminta jajarannya agar menangani perkara tindak pidana korupsi di daerah secara profesional, transparan dan dapat memberikan kepastian hukum.

“Jangan berlama-lama dalam menggantungkan perkara, hal itu dapat berdampak pada citra buruk institusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan masyarakat,” kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Burhanuddin, Kejaksaan RI di wilayah/daerah harus bekerja cepat dan tepat dalam menuntaskan kasus tindak pidana, terutama korupsi. “Kejaksaan harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga mengingatkan jajarannya terkait tahun politik yang sudah dimulai tahapannya.

Ia berharap kepada seluruh jajarannya tidak terlibat dalam ranah politik, tetapi meningkatkan peran dalam menciptakan suasana damai serta tentram selama pesta demokrasi berlangsung.

“Kejaksaan harus berperan untuk menciptakan suasana damai dan tentram sehingga proses demokratisasi dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Mengakhiri pengarahannya, Burhanuddin berpesan agar Insan Adhyaksa terus menjaga soliditas dan kekeluargaannya. Kemudian, menekankan agar proses penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kunjungan kerja Jaksa Agung di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur diawali dengan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan, lalu dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terakhir dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri Samarinda.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *