Jakarta, Mik – Kepala Divisi Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Feri Yandi mengaku akan bersinergi aktif dengan Ketua BPI KPNPA RI DPW Sumbar untuk memantau indikasi korupsi di wilayah tersebut.
“Kami akan bersinergi memantau aktifitas pejabat negara yang terindikasi dan tentunya akan segera kami sampaikam ke APH jila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan ataupun korupsi,” ujar Feri.
Diketahui, Sebelumnya ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar telah melantik pengurus DPW BPI KPNPA RI Sumbar, Rabu, 11 September 2024.
Pelantikan didahului dengan pembacaan ikrar kesetiaan dan etika organisasi yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal BPI KPNPA RI, Roslan Sianipar.
Pengurus DPW BPI KPNPA RI Sumbar yang dilantik diketuai H. Marlis dengan Sekretaris Yul Akhyari Sasra dan Bendahara H. Eka Kurniawan.
H. Marlis mengaku, dirinya diberikan mandat untuk pengurus DPW BPI KPNPA RI Sumbar sudah sejak lama, sewaktu masih menjabat anggota DPR RI.
“Waktu itu saya masih anggota DPRD Sumbar, bagian dari Pemerintah Sumbar. Saya mengakui, pribadi saya bukan lah orang bersih, makanya waktu itu saya gamang,” ungkap Marlis.
Untuk itu, sebelum amanah itu dia terima, Marlis terlebih dahulu berdiskusi dengan beberapa tokoh hebat di Sumbar, termasuk merumuskan struktur kepengurusan.
Marlis dalam pidatonya menebar phsywar kepada pejabat di Sumbar, bahwa BPI KNPA RI hadir akan membuat tidur pejabat tidak nyenyak.
Apalagi deretan nama-nama pengurus yang dilantik, tercatat nama praktisi hukum, mantan Jaksa, jurnalis investigasi, dosen, dan lainnya.
Deretan nama hebat itu diantaranya Prof. Rustapawa Indra, Tamsir J Rahmat, DR. H. Amiruddin, SH, MH., dijajaran Dewan Penasehat.
Sementara di jajaran Dewan Pembina ada nama DR. Yusfar, SH, MH., Mayor. TNI (Purn) Muhammad Kasni, dan drg. Rinaldo.
Ada juga nama Ir. Ade Edwar, Mardefni, Boziardi, Surya Sutan Sari Alam, Revdi Iwan Syahputra, Fazril Ale, dan Isa Kurniawan pada kepengurusan Biro.
Meski hari ini baru dilantik, ternyata sudah 17 Kasus dugaan korupsi diteliti oleh DPW BPI KPNPA RI Sumbar.
“17 kasus secara serius kita teliti dan bertekad menegakan hukum atas kasus itu. Jadi kami mohon maaf kepada para pejabat di Sumbar, tidur Anda terganggu sedikit,” tukuknya.
Kasus-kasus itu dalam tahap investigasi dan full data. Nanti setelah selesai semunya, maka akan digelar ekspose kasus.
“Kami bukan wartawan yang harus minta konfirmasi kepada pejabat tersebut, tapi kami menyurati secara resmi untuk meminta informasi terkait suatu kasus yang kami tangani tersebut,” terangnya.
Pelantikan DPW BPI KPNPA RI Sumbar tidak dihadiri Gubernur dan pejabat teras Pemprov Sumbar.
“Gubernur dan Jajaran Ke Aceh, Pelantikan BPI KPNPA diwakili Kabid di Kesbangpol. Terlepas itu, tidak menghilangkan makna dan urgensi dari pelantikan BPI KNPA Sumbar, justru diwakili ini menambah semangat kami, untuk mengawal, meneliti kekayaan penyelenggara negara dan pengawas anggaran,”ujar Ketua BPI KPNPA RI Sumbar Marlis.
