March 19, 2023
Media Info Korupsi

Category : DI Yogyakarta

DI YogyakartaUncategorized

Kejati Kalbar Dr.Masyhudi.SH.MH Dipromosikan  Menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI

Ali Jakarta
Jakarta, Media infokorupsi.com – Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: 19 dan KEP-IV-54/C/01/2023, Jaksa Agung ST Burhanuddin mutasi 317 pejabat jaksa. Surat Keputusan tersebut ditandatangani di Jakarta, 25 Januari 2023 oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono atas nama Jaksa Agung RI. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi, SH.,......
DI Yogyakarta

7 Temuan BPK RI Terhadap Keuangan DIY Yogyakarta

admin desa
Yogyakarta, (MIK-19)  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2018 dan 2017 serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.......
DI Yogyakarta

Tahun ini KPK awasi 20 Kasus besar Korupsi

admin desa
Jakarta, (MIK-19) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau 20 praktik korupsi pada 2020 ini. Menurut Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, sejauh ini puluhan kasus itu tengah diselidiki dan dibangun konstruksi perkaranya. “Kami sampaikan juga kasus-kasus case building juga sebenarnya kami banyak,” kata di Gedung KPK, Jakarta, beberapa......
DI Yogyakarta

Dua Jaksa  Yogyakarta Terima Suap Disidangkan

admin desa
Yogyakarta, (MIK-19) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Hubungan Industri Kota Yogyakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi saluran air bersih (SAH) yang melibatkan dua jaksa sebagai terdakwa. Dua jaksa itu adalah Eka Safitra, Jaksa Fungsional sekaligus anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan......
DI Yogyakarta

Gelapkan Dana Desa Sebesar Rp 1,15 M

M. Adhe Ramadhoni
KULON PROGO (MIK-19), Tersangka Kepala desa Banguncipto yang berinisial HS (55) dan Bendahara SM (60), keduanya adalah tersangka atas kasus dugaan penyelewangan dana desa pada tahun 2014-2018.  Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menahan keduanya ata kasus yang menjeratnya. HS dan SM diduga bekerja sama untuk menggelapkan dana......
DI Yogyakarta

Diduga Korupsi Kantor Kades Kulon Progo Digeledah  

M. Adhe Ramadhoni
  Kulon Progo (MIK-19)  Kades Banguncipto Kulon Progo dan Bendaharanya menjadi tersangka dugaan korupsi dana desa Rp 1,15 miliar. Tim penyidik Kejari Kulon Progo menggeledah Balai Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo dan menyita sejumlah dokumen. Hari ini tim penyidik Kejari Kulon Progo melakukan penggeledahan di Kantor Balai Desa Banguncipto. pengeledaha sejumlah......
DI Yogyakarta

Kejari Wates Geledah Kantor Desa Banguncipto, Terkait Kasus Korupsi

admin desa
Yogyakarta (MIK-19) – Setelah menetapkan Kepala Desa (Kades) Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Humam Sutopo, dan Bendahara Desa Sumadi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, satuan khusus Kejaksaan Negeri Wates melakukan penggeledehan di kantor Kades Banguncipto. Penggeledahan tersebut untuk melengkapi data dan bukti dalam perkara korupsi keduanya. Penggeledahan dipimpin......
DI Yogyakarta

Sultan HB X Sebut Pelaku Korupsi Dana Desa Serakah

admin desa
Jakarta (NIK-19) – Dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kepala dan Bendahara Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, HS (55) dan Sm (61), mendapat komentar dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana (HB) X. Dalam tanggapannya yang disampaikan pada wartawan, Sultan HB X mengaku prihatin atas munculnya kasus dugaan......
DI Yogyakarta

Tidak Bayar Pajak Capai Rp 5,4 Miliar, KPK Segel Baywalk Mal Pluit

admin desa
Jakarta (MIK_19) – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama tim Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyegel Baywallk Mall, Pluit Jakarta Utara pada Kamis (5/12/2019) sore. Penyegelan yang dilakukan melalui pemasangan stiker itu lantaran pusat perbelanjaan itu dianggap menunggak pajak sebesar Rp 5,4......